A.    Mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan dalam suatu instansi pendidikan ?

 

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam penerapannya dalam dunia pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun tinggi, kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berbudaya. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan peserta didik untuk memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya secara santun, jujur, dan demokratis, serta dididik secara santun dalam kehidupan warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Ini adalah dasar dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Dalam proses ini, tanggung jawab sangat penting.

 

 

B.     Bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ?

 

·         Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

 

            Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama «Burgerkunde», waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan, yaitu: a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. b. Rech en Plich karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dibicarakan eigondom eropa dan hak-hak atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perintah Hindia Belanda, masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan.
Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus memiliki izin. Dalam pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru, dan yang berhak mengajar hanyalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non-formal terutama dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional yakni Bung Karno dan Bung Hatta.

 

·         Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Menurut Nu’man Somantri (1976:34) yakni:

a         Kewarganegaraan (1957) Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

b        Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di Amerika pada tahun-tahun setelah Declaration of Independence Amerika.

c          Pendidikan Kewargaan  Negara (1968) Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus dimuat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi. 

 

Menurut Ali Emran (1976:4) isi PKn meliputi:

a.       Untuk SD: pengetahuan kewargaan negara, sejarah Indonesia, ilmu Bumi.

b.      Untuk SMP: Sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan MPRs.

c.       Untuk SMA : Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tata negara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi.

 

·         Perkembangan PKn pada masa transisi Demokrasi

 

Perkembangan PKn pada era Orde Baru ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (State Building) ketimbang untuk membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena:

a.       Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan.

b.      Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran.

c.       Fandalisme, paternalisme dan absolutisme.

d.      Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.

 

Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi demokrasi di Indonesia, yakni:

a.       Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1954)

b.      Civics (1957/1962)

c.       Ditingkat perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an)

d.      Filsafat Pancasila (1970- sampai sekarang)

e.       Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum (1973)

f.         Pendidikan moral atau PMP (1975/1984)

g.       Pendidikan kewiraan (1989-1990-an)

h.      Pendidikan kewarganegaraan (2000-sekarang)